TAMPAKNYA penutupan lokalisasi prostitusi selama Ramadan menimbulkan efek: para pekerja seks komersil (PSK) beralih “tempat jualan”. Dari sembilan pasangan yang ditangkap dalam dua operasi penyakit masyarakat (pekat), beberapa orang di antaranya adalah PSK. Berdasarkan pengakuan Rm (18) dan Ft (23), keduanya mengaku pasangan yang tertangkap bersama mereka bukanlah kekasih mereka. Melainkan, pria hidung belang yang memanggil kupu-kupu malam.
Rm (18) adalah warga Jalan Lambung Mangkurat dan Ft (23) warga Jalan Kakap. Rm mengatakan, biasanya ia mau datang dengan tarif Rp 800 ribu untuk short time. “Saya tidak kenal dengan pasangan saya tadi, tahunya dari teman. Memang biasanya saya datang kalau dihubungi lewat telepon saja,” urai perempuan yang enggan disebut PSK, tapi lebih rela disebut perempuan panggilan tersebut.
Dia menjelaskan, bekerja bukan untuk orang lain, tapi dirinya sendiri. Ini dilakukan lantaran tuntutan ekonomi, apalagi tidak lama lagi akan Lebaran. “Sehari paling satu orang saja, kok. Nggak mau banyak-banyak layani tamu,” katanya. Rm menolak saat diminta untuk ditempatkan bersama PSK di lokalisasi. Begitu pula ketika diminta untuk mencari pekerjaan, Rm pun berdalih kesulitan. “Bagaimana mau cari kerja, siapa yang mau nerima saya kalau sekolah saja putus. Kalau ditaruh di lokalisasi saya juga nggak mau, mending begini saja. Tapi jera juga, takut ditangkap lagi sama Satpol PP,” imbuhnya.
Sementara itu, Ft diketahui adalah pekerja seks komersial yang sehari-harinya bekerja di kawasan lokalisasi solong. Hal tersebut diakuinya ketika penyidik Pegawai Negeri Sipil bertanya tentang pekerjaannya. Kepala Satpol PP Ruskan mengatakan, tak boleh ada kegiatan prostitusi di luar lokalisasi karena sudah ada perdanya. Ditambah lagi ini bulan puasa, ada SK Wali Kota, jadi PSK ini melanggar banyak aturan. Tak hanya PSK, lanjut dia, bagi pasangan bukan suami istri yang diamankan juga akan diberi sanksi.
Menurut Ruskan, para pekerja seks komersial ini akan dibina dan diberi arahan. Biasanya, sanksi hanya membayar Rp 300 ribu atau Rp 250 ribu karena telah melanggar Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penanggulangan PSK. Nantinya, lanjut dia, setelah mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) di kantor Satpol PP, mereka akan dipulangakan dan tak diperkenankan melakukan aksinya lagi.

TENGGARONG – Proses perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi wajib KTP di Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara (Kukar) sudah rampung 100 persen. Hal tersebut disampaikan Camat Muara Wis HM Yamin saat menerima rombongan safari Ramadan Pemkab di Masjid Jami Ahlul Khidmah, Desa Lebak Mantan, Muara Wis, Jumat (3/8).
Dijelaskan Yamin, e-KTP yang sudah jadi telah diserahkan ke warga. Namun jumlah e KTP warga Muara Wis yang dikirimkan pemerintah pusat, baru 240 lembar. "Saya harap warga dapat bersabar. Karena menurut informasi pihak terkait bahwa e-KTP akan terus datang secara bergelombang, tidak sekaligus," ujarnya di hadapan warga yang memadati masjid yang belum selesai direhab tersebut.
Ia melaporkan pula bahwa pelaksanaan kegiatan Kecamatan Muara Wis tahun ini, hingga awal Agustus sudah mencapai 60 persen. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah mencapai 50 persen. Dijelaskannya, ADD tersebut diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan ADD di antaranya, untuk usaha perkebunan karet di Desa Lebak Cilong dan Desa Enggelam, sedangkan di Desa Sebemban dimanfaatkan untuk peternakan sapi dan kerbau rawa.
"Hal tersebut tentunya merupakan usaha untuk melanjutkan program Gerbang Raja yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat," ujarnya kepada Rombongan Pemkab Kukar.
Dalam safari Ramadan Pemkab di Masjid Jami Ahlul Khidmah Desa Lebak Mantan, yang dipimpin oleh Asisten III Sekkab H Syafruddin, diawali dengan zikir dan buka puasa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan salat Magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah.
Pada kegiatan itu, Syafruddin memberikan bantuan Rp 45 juta untuk pembangunan Masjid Ahlul Khidmah. Kemudian Dinas Peternakan Kesehatan Hewan menyalurkan bantuan ternak bagi beberapa kelompok ternak, serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) memberikan peralatan olahraga. Sedangkan Perpustakaan Daerah Kukar menyerahkan bantuan 441 eksemplar buku bacaan beserta rak buku dan kursi.
Dalam sambutannya, Syafruddin mengapresiasi capaian kegiatan perekaman data e-KTP di wilayah ini yang sudah rampung. Dia juga mengajak warga untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, agar program Gerbang Raja bisa sukses, yaitu untuk tercapainya masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

MEMASUKI hari ke 18 bulan Ramadan tahun ini, Satpol PP Samarinda mengadakan razia penyakit masyarakat (pekat). Hal ini sesuai Surat Edaran Wali Kota Samarinda Nomor 503/495/D/BPPTSP/VI/2012 yang menegaskan, aktivitas prostitusi harus ditutup selama Ramadan dan Idulfitri. Di dalam edaran itu, salah satunya dinyatakan bahwa aktivitas negatif seperti pasangan bukan suami istri berduaan di kamar hotel dilarang. Razia pekat pertama Satpol PP diawali Rabu (25/7) lalu sekitar pukul 14.00 Wita. Razia tersebut dilakukan di beberapa tempat yang diduga kerap digunakan sebagai tempat maksiat. Penertiban digelar untuk memberantas pasangan bukan suami istri alias pasangan gelap yang diduga berbuat mesum di siang bolong.
Razia diawali dari Hotel Lambung di Jalan Lambung Mangkurat. Di hotel tersebut satu pasangan terjaring. Kemudian, berlanjut ke Hotel Temindung di Jalan Pelita, Hotel Nina di Jalan Samanhudi, Hotel Bone Indah di Jalan Juanda, dan Hotel Crystal di Jalan Sentosa.   “Dari operasi itu 10 orang diamankan, karena kedapatan berduaan di hotel kelas melati dan tidak bisa menunjukkan surat nikah sah mereka. Kebanyakan yang terjaring razia berdalih masih satu keluarga dan tak melakukan apa-apa di dalam kamar,” ujar Kepala Satpol PP Samarinda, Ruskan.
Sementara itu, Jumat (3/8) malam lalu, 250 personel gabungan dari Satpol PP Samarinda, Polresta Samarinda dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0901/SMD melakukan razia lagi. Razia selama 3 jam itu dipimpin Kepala Seksi Pembinaan Satpol PP Samarinda, Suparmono dengan sasaran hotel-hotel kelas melati, pedagang kaki lima (PKL), dan operasi yustisi.
Razia mulai digeber dengan iring-iringan kendaraan dinas Satpol, dari pikup, truk, bus, dan mobil dinas. Menyisir Jalan Awang Long, lalu menghampiri dua hotel di Jalan Pirus, yakni Hotel Hayani dan Hotel Pirus. Namun, di kedua hotel ini tak ditemukan sama sekali pasangan mesum. Kemudian iring-iringan ini menuju ke Jalan Veteran menuju Hotel Mega Sentosa. Dari hotel bertingkat tiga tersebut, berhasil diamankan sepasang bukan suami istri. Beranjak dari lokasi tersebut, personel gabungan ini menyisir Hotel Gelora di Jalan Niaga Selatan. Di lokasi ini satu pasangan di luar nikah, diamankan.
Setelah itu, razia dilanjutkan ke Hotel Grand Barumbai di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Di sana, diamankan dua pasang tamu yang mengaku suami istri, namun bukti sah tak bisa mereka tunjukkan. Total dari dua operasi pekat yang dilaksanakan Satpol PP, didapati 9 pasangan bukan suami istri yang berduaan di dalam kamar hotel, siang hari di bulan puasa.
DALIH
Masing-masing pasangan yang tertangkap banyak yang berdalih bahwa mereka suami istri yang sedang menginap. Selain itu, alasan lain yang digunakan adalah bahwa mereka masih memiliki hubungan darah alias saudara. “Ini keluarga saya, Pak. Rencananya saya akan membawa dia berjalan-jalan keliling Tepian karena dia baru datang ke Samarinda,” ujar salah seorang pria ketika diperiksa petugas di Hotel Temindung.
Dalih yang tidak berbeda juga diucapkan pasangan di Hotel Bone Indah. Kala itu pasangan ini tengah makan, namun ketika digrebek aparat, mereka menjadi kalang kabut dan kelabakan. “Saya tidak mau dibawa. Saya sama dia masih satu keluarga,” ujar perempuan berjilbab itu sambil menunjuk ke arah pasangannya.
Sementara itu, di Hotel Grand Barumbai di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, salah satu pasangan yakni Rad (33) dan Yul (32) mengaku baru saja tiba di hotel tersebut dan baru menikah. Namun saat digeledah, keduanya tak mempunyai buku nikah atau tanda pengenal yang menunjukkan mereka pasangan sah. Mereka pun langsung diangkut.

JAKARTA – Infrastruktur pendukung program mobil listrik terus dikembangkan. Salah satunya lewat pembangunan stasiun pengisian listrik umum (SPLU) atau listrik koin. Sebagai langkah awal, SPLU pertama di-launching di Kantor PLN (Perusahaan Listrik Negara) Distribusi Jakarta Raya kemarin (5/8).
Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Dahlan Iskan mengatakan, SPLU merupakan infrastruktur vital untuk mendukung suksesnya program mobil listrik. “Nanti kita akan bangun ribuan SPLU,” ujarnya.
SPLU sangat efisien. Jika stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bahan bakar minyak (BBM) membutuhkan dispenser, SPLU hanya perlu instalasi semacam kotak telepon. Mekanisme kerjanya pun sederhana. Yakni, cukup dengan memasukkan uang koin. Setelah itu, konsumen bisa langsung men-charge kendaraan listriknya.
Dengan koin Rp 100, lama charge adalah 3 menit. Durasinya semakin lama apabila nilai koinnya lebih besar. Koin Rp 200, misalnya, bisa digunakan untuk men-charge selama 6 menit, Rp 500 selama 15 menit, dan Rp 1.000 selama 30 menit. Kuota charging bisa diakumulasi. Misalnya, jika memasukkan 2 koin Rp 1.000, kuota charger menjadi 1 jam. Kuota waktu charging itu ditampilkan dalam layar LCD.
Dahlan mengatakan, pembangunan SPLU sebenarnya belum terlalu diperlukan saat ini. Sebab, kendaraan listrik belum dipasarkan. Namun, dia ingin PLN menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur SPLU tidak sesulit yang dibayangkan.
”Kan banyak yang meragukan kesiapan infrastruktur untuk kendaraan listrik, padahal membangunnya tidak sulit. Nah, PLN hari ini (kemarin, Red.) sudah membuktikannya. Meskipun sebenarnya baru diperlukan banyak mulai tahun depan,” katanya.
Menurut Dahlan, pengembangan SPLU jauh lebih mudah daripada SPBU BBM. Dari sisi biaya, SPBU BBM membutuhkan investasi setidaknya Rp 3 miliar. Sementera itu, SPLU hanya membutuhkan investasi kurang dari Rp 10 juta. ”Mbangun-nya gampang. Ini saja tidak sampai satu minggu sudah siap,” kata  mantan Dirut PLN itu sambil menunjuk dua unit SPLU.
General Manager PT PLN Distribusi Jakarta Raya Muhammad Sulastio menambahkan, untuk tahap awal, pihaknya membuat 24 unit SPLU di sepuluh lokasi. Di antaranya di  Kantor Kementerian BUMN dan ESDM serta di kantor-kantor cabdang PLN.
Nanti, SPLU dibangun di tempat-tempat publik, seperti pusat perbelanjaan, gedung-gedung perkantoran, dan rumah sakit. ”Di manapun dibutuhkan SPLU, kami siap,” kata Sulastio.
Selain untuk kebutuhan mobil dan motor listrik, SPLU juga bisa dipakai untuk men-charge berbagai peralatan lain seperti handphone dan laptop.
Bagaimana kesiapan kendaraan listrik? Dahlan menyebut, saat ini mobil listrik kreasi Dasep Ahmadi terus disempurnakan. Targetnya adalah mencapai jarak tempuh 1.000 kilometer. ”Saya akan coba mobil ini habis-habisan sebelum dijual ke publik,” katanya.

SAMARINDA – Meski belum diketahui hasil uji kompetensi guru (UKG) yang digelar Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud), tapi nilai rata-rata 44,55 diprediksi sangat mungkin juga dialami sejumlah guru di Benua Etam yang mengikuti tes tersebut. Bagi para orangtua, hasil UKG ini tentu juga ditunggu dan bisa bikin mereka waswas juga. Karena kualitas guru tentu sangat menentukan kualitas pendidikan anak mereka.
Ketika diwawancara Kaltim Post kemarin, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim Musyahrim mengaku belum menerima salinan hasil sementara pelaksanaan UKG guru-guru di Kaltim. Namun, adanya sejumlah guru yang mendapatkan nilai rata-rata 44,55, itu bukan karena guru yang pendidikannya berasal dari luar pendidikan keguruan.
Dia mengatakan, semua guru yang mengikuti UKG itu sudah tersertifikasi.
Pelaksanaan UKG ini bagian dari pemetaan kemampuan guru-guru berdasarkan bidang yang diajarkan.
Sisi mana yang dianggap kemampuannya masih kurang, itu akan menjadi pekerjaan rumah bagi Disdik masing-masing kabupaten/kota untuk membuat program pembinaan.
“Kita tunggu saja hasil rekapitulasi nilai UKG secara keseluruhan, setelah itu baru bisa dikritisi, sisi mana kelemahan guru,” ucapnya, singkat.
Senada, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Samarinda Erham Yusuf juga demikian. Dia belum tahu persis hasil sementara UKG di Samarinda.
Namun secara garis besar, setahu dia, hasil UKG di Kota Tepian masih baik. Pelaksanaan berlangsung Senin (31/7) dan berakhir 12 Agustus 2012 mendatang.
Berdasarkan informasi yang dia kumpulkan, memang ada sejumlah guru yang mendapatkan nilai rata-rata 44 di Kutai Kartanegara dan nilai rata-rata 68 di Nunukan. “Tapi ini belum pasti, karena UKG di masing-masing kabupaten/kota belum selesai,” jelasnya.
Menurutnya, berdasarkan acuan Kemendikbud, nilai standar guru yang lolos UKG itu minimal harus 70. Nilai ini untuk syarat bagi guru yang ingin mengikuti Penilaian Kinerja Guru (PKG) 2013. Tapi untuk saat ini masih sebatas pemetaan saja. Misal, bidang tertentu atau pengembangan pribadi dan profesi yang dinilai masih kurang, hal itu yang akan diperbaiki Disdik. Disdik akan membuat program seperti diklat bagi guru-guru, saat penentuan tahun depan, mereka bisa lolos PKG.
Erham menjelaskan, tiap guru yang mengerjakan soal UKG itu diberi waktu hingga maksimal 2 jam. Di Samarinda terdapat beberapa tempat uji kompetensi (TUK), di antaranya di SMP 22 dan SMK 7. Soal yang diberikan ke guru berdasarkan masing-masing bidang atau mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.
Rendahnya nilai rata-rata saat UKG, Erham beralasan, cara ini dinilai belum siap diberlakukan. Seperti belum siapnya alat Informasi Teknologi (IT) dari Kemendikbud dan belum banyak guru yang mengerti sistem online UKG itu. Akhirnya, berdampak pada nilai rata-rata guru.
Selain itu, lanjut dia, rendahnya nilai itu karena baru kali pertama UKG dilaksanakan, akhirnya banyak guru yang kaget. “Saya sudah sampaikan ke kepala sekolah, jika penyusunan program di sekolah itu harus mengacu PKG. Biar guru yang mengikuti UKG, mereka sudah siap,” ujarnya.
Mantan Kabag Humas dan Protokol Setkot Samarinda ini mengaku, masih menunggu hasil akhir UKG dari Kemendikbud. Setelah diketahui hasilnya, Disdik baru bisa menentukan program bagi guru yang nilainya belum memenuhi standar.
Erham menyebut, UKG ini bagian dari menuju guru yang profesional. Jika PKG sudah diberlakukan tahun depan, maka guru yang nilainya di bawah standar, tunjangan profesi (sertifikasi) tidak diberikan atau distop sementara waktu, hingga nilai UKG guru tersebut telah memenuhi standar. Ke depan UKG akan berlangsung tiap tahun. “Bagi guru yang nilainya belum memenuhi standar, masih bisa mengikuti UKG selanjutnya,” jelas dia.
Sementara itu, pengamat pendidikan Muhammad Bahzar menyebut, ketersediaan alat IT dan kurang siapnya pelaksanaan UKG menjadi pemicu nilai kompetensi guru itu masih rendah. Tak semua guru bisa memahami sistem online. Apalagi pelaksanaan UKG juga dinilai cukup tergesa-gesa, akhirnya guru belum siap.
Menurutnya, strata kemampuan masing-masing guru tiap kabupaten/kota juga berbeda. Pertanyaan yang diberikan ke guru di tiap kabupaten/kota mestinya berbeda. Tapi faktanya, pertanyaan di soal UKG semua sama sesuai bidang kemampuan.
Wakil Ketua PGRI Kaltim Sutomo meminta, pada guru yang mendapatkan nilai rendah itu jangan panik. Sebab UKG kali ini hanya sebatas pemetaan, untuk menuju PKG 2013. Artinya, guru yang nilainya belum memenuhi standar, masih bisa mengikuti UKG selanjutnya.
Dikatakannya, nilai guru yang rendah itu harus menjadi pembelajaran bagi Disdik masing-masing kabupaten/kota. Disdik harus membuat program pembinaan bagi guru-guru sesuai bidangnya. Adanya pembinaan itu, diharapkan ke depan tak ada alasan bagi guru yang tak siap mengikuti UKG.
Sedangkan, Ketua PGRI Samarinda Harimurti WS mengaku, rendahnya nilai UKG itu lantaran pelaksanaannya dinilai terlalu tergesa-gesa. Sosialisasi yang dilakukan Kemendikbud terhadap sejumlah daerah sangat mepet. Alhasil, banyak guru yang belum siap mengikuti UKG itu. “UKG belum layak dilaksanakan, tapi dipaksakan oleh Kemendikbud,” ungkapnya.
Mestinya, kata dia, Kemendikbud melakukan uji coba di masing-masing daerah mengenai UKG ini. Uji coba itu dimaksud, biar guru lebih tahu metode ujian kompetensi secara online. Karena tak ada uji coba, akhirnya banyak alat atau server yang tak berfungsi di sejumlah daerah. Bahkan, berdasarkan informasi yang dia peroleh, ada beberapa soal ujian yang tidak benar. Akhirnya guru bingung menjawabnya. Ini juga mempengaruhi rendahnya nilai UKG.
Perlu diketahui, kualitas guru di Indonesia memang layak dipertanyakan. Jika guru calon peserta sertifikasi yang mengikuti uji kompetensi awal (UKA) beberapa waktu lalu hanya mampu meraih nilai rata-rata 42,45, terbaru giliran para guru yang telah bersertifikasi dan mengikuti uji kompetensi guru (UKG) juga hanya mampu meraih nilai rata-rata 44,55. Artinya, secara umum, kualitas guru senior, baik yang telah bersertifikasi maupun yang akan mengikuti sertifikasi, sama-sama rendah.
Mendikbud Mohammad Nuh menyatakan, dari hasil rekapitulasi sementara, hasil UKG memang memprihatinkan. Nilai rata-rata hanya 44,55. Memang ada yang memperoleh nilai tinggi, yakni 91,12. Tapi, ada pula yang seluruh jawabannya salah, sehingga nilainya nol.