SANGATA--
Persoalan disparitas
pembangunan antara wilayah
pedalaman dengan perkotaan
menjadi sumber kemarahan
warga di kawasan tertinggal itu
kepada DPRD Kabupaten Kutai
Timur, Kaltim."Berbagai masalah
akibat kesenjangan
pembangunan wilayah
pedalaman dengan perkotaan
menjadi faktor utama
kemarahan mereka yang
ditumpahkan kepada kami baik
melalui SMS maupun telpon
dalam dua pekan terakhir," kata
Wakil Ketua DPRD Kutai Timur,
H.Suardi di Sangata, Kamis.
Keluhan warga berbagai
persoalan, di antaranya
kelemahan infrastruktur
perhubungan darat, berbagai
fasilitas umum yang lain, serta
persoalan belum tuntas tapal
batas antara Desa Kelinjau Ilir
dengan Desa Kelinjau Ulu.
"Berbagai kemarahan itu
disampaikan melalui SMS (pesan
singkat elektronik) maupun
telepon, mulai dari bahasa yang
halus sampai sumpah serapah
dengan mengatakan DPRD
mandul," ujarnya.
Menanggapi hal itu, pihak DPRD
Kutim tidak menanggapi secara
emosi namun dengan kepala
dingin karena memaklumi
kondisi rakyat di kawasan
pedalaman. Kemarahan warga
itu umumnya berasal dari
kecamatan di kawasan
pedalaman yang jaraknya cukup
jauh dari Kota Sangata, Ibu Kota
Kabupaten Kutai Timur, antara
lain Muara Ancalong, Long
Masengat dan Kecamatan Muara
Bengkal.
"Padahal, kita ketahui dalam
menjalankan roda
pembangunan, yang sangat
berperan adalah pemerintah
kabupaten, meskipun usulan
pembangunan, penganggaran
serta pengawasan di dewan,"
ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Mahyunadi
menanggapi hal itu mengaku
sudah meminta agar seluruh
fraksi dan komisi agar membuat
jadwal dan melakukan rapat
koordinasi dengan SKPD terkait
dan turun kelapangan melihat
langsung kondisi
permasalahannya "Kita ingin
ketahui sebenarnya, mengingat
ada juga laporan tentang
pemecatan kepala desa, adanya
aspirasi camat diminta mundur,
serta lahan warga yang
diserobot perusahaan," ujarnya.
"Kasus pemecatan kepala desa,
kasus camat kurang becus dan
lain-lain terkait kinerja aparat
dan sfat PNS jelas bukan
kewenangan DPRD namun
Pemkab Kutim, mungkin warga
beranggapan semua itu
tanggung jawab dewan, jadi
kami hanya kena getah dari
kinerja Pemkab yang kurang
beres," ujar dia.
Anggota DPRD dari Daerah
Pemilihan II HM Mastur Djalal
mengatakan keberatan jika
dikatakan anggota DPRD
mandul dan tidak
memperhatikan aspirasi rakyat.
"Tidak benar juga jika dianggap
DPRD tidak bekerja karena
hakikatnya usulan
pembangunan dari anggota
dewan setelah melakukan reses,
jadi perlu ditelusuri inti
masalahnya," papar dia.