PNPM Mandiri Perdesaan Berperan Penting dalam Menurunkan Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2011-2015 Angka Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur Menurun 50%.
Drs. Bambang Tri Isnanto selaku Penangung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kabupaten Kutai Timur menegaskan, ”Tolong dalam penggalian gagasan dipikirkan/disinggung tentang 1. listrik desa; 2. usulan Simpan Pinjam Perempuan supaya ditingkatkan penyerapannya, karena sangat bermanfaat langsung bagi peningkatan usaha kecil; 3.Peningkatan SDM untuk membangun sektor-sektor usaha ekonomi untuk pengentasan kemiskinan; 4.Partisipasi masyarakat supaya ditingkatkan yang bertujuan membuka Ruang Musyawarah; 5. Peran aktif Kepala Desa dan Camat yang kurang aktif supaya dilibatkan jangan dilepas begitu saja; 6.Integrasi supaya benar-benar dilaksanakan.
Drs. Bambang Tri Isnanto mengatakan bahwa Visi PNPM-MP Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 adalah turunnya angka kemiskinan sebesar 50%, dari yang sekarang 160.000 jiwa menjadi 80.000 jiwa, Drs. Bambang mengatakan bahwa PNPM-MP berperan penting dalam mengemban tugas ini. Untuk itu pada pelaksanaan PNPM-MP pada tahun ini Perlunya kegiatan Pelatihan Kapasitas Masyarakat untuk mengembangkan diri sumber daya manusia (SDM) berupa pelatihan pertanian, perikanan, perkebunan, usaha mikro, pendirian LPk, BLK, dsb.
Agar mensukseskan visi PNPM-MP Kabupaten Kutai Timur Sudarmanto,ST, Msi selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Kutai timur mengatakan perlu langkah langkah kongkrit antara lain: 1) Tercapainya target SPP sebesar Rp. 9.487.000.000 (25%); Tercapainya target Pelatihan SDM di bidang Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Usaha Mikro, LPK, BLK, dan Pelatihan Ketrampilan lainnya sebesar Rp. 4.743.700.000 (12,5%); 3) Tercapainya Infrastruktur desa berbasis pertanian agribisnis , penerangan dan air bersih serta infrastruktur desa yang bertumpu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin sebesar Rp. 23.718.750.000,- (62,5%); 4) Terciptanya Integrasi PNPM-MP dengan Pemerintah daerah dan legislative; 5) Aktifnya peranan Camat dan Kepala desa dalam program khususnya dan RPJMDES umumnya; 6) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian).
Di tempat yang terpisah, Ramayadi, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PNPM Mandiri Perdesaan menegaskan kepada seluruh Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Mulai dari tingkat Kabupaten Hingga Kecamatan , Baik itu Fasilitator Pemberdayaan, Fasilitator Teknik maupun Fasilitator Keuangan untuk lebih meningkatkan lagi Kinerja serta Koordinasi untuk mensukseskan pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kalimantan Timur.
Fasilitator Kabupaten Kutim Drs. Anhar didampingi Asisten Debit Losong, S.Hut menyampaikan, ”Saat ini PNPM mandiri perdesaan dari hasil kunjungan lapangan sangat dirasakan oleh masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana yang masih sangat minim. Sebagai peningkatan perekonomian masyarakat PNPM-MP juga berperan dengan menyalurkan dana pinjaman yang disebut kegiatan SPP untuk Rumah tangga miskin produktif”
Sudarmanto, ST MSi selaku Fasilitator Kabubapten Kutai Timur mengatakan juga bahwa, ”Sarana prasarana yang sering dibangun di Kutai Timur adalah pembangunan jalan hal ini disebabkan kebutuhan sarpras memang sangat penting dan urgen. Selain jalan kebutuhan yang mendesak lainnya adalah listrik desa dan air bersih. Listrik desa menggunakan Surya Cell, Diesel dan Microhidro. Air bersih menggunakan Pompa hidram, grafitasi dan pompa listrik lainnya.
Salah satu PJOK (Penangung Jawab Operasional Kegiatan) Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangatta Selatan Damuri,S.P, MSi menyampaikan, ”Pembangunan badan jalan dan jembatan PNPM-MP 2010 ke Muara Sangatta dapat ditempuh dengan waktu 30 jam, padahal sebelumnya melalui jalur sungai selama kurang lebih 3 jam, sehingga PNPM-MP benar-benar sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa Singa Geweh dusun Muara Sangatta. Damuri juga mengatakan bahwa program PNPm-MP untuk desa lain yang sangat dirasakan oleh masyarakat adalah pembuatan pengolahan sampah menjadi kompos di desa Sangatta Selatan, Pembangunan Pusban di desa Sangkima Lama dan Pembangunan Jaringan Air Bersih di desa Sangkima”.
Dari pengalaman Yansen T Datu Selaku Fasilitator Kecamatan mengatakan bahwa Program PNPm-MP pertama masuk di Kabupaten Kutai Timur pada awalnya masyarakat bersikap apatis, namun setelah dilakukan upaya pemberdayaan sedikit demi sedikit masyarakat sudah melalui merubah pola pikirnya. Sekarang masyarakat sadar bahwa pembangunan partisipatif bertumpu pada pengkajian PRA (Participatory Rural Apreciation) sangat bermanfaat untuk menjadi pembelajaran masyarakat.”
Dari pembinaan PNPM-Mandiri Perdesaan, untuk Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat di Kabupaten Kutai Timur sangat menunjang produk unggulan yang ada. Beberapa produk unggulan tersebut adalah batik sepaso di kec bengalon, pisang kapok golokdesa di kecamatan kaliorang, krupuk ikan di kecamatan rantau pulung, dll. Untuk lebih lengkapnya produk unggulan kutim bisa dilihat dan dipesan di htpp://pnpmkutim.blogspot.com
Pelaksanaan PNPM-MP Tahun 2010 Kabupaten Kutai Timur mendapatkan dana Rp. 37.950.000,0- swadaya masyarakat Rp. 1.633.161.000,- terdapat SPP didalamnya sebesar Rp. 6.669.872.700,-. Perinciannya untuk Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2010 adalah Jalan desa (56 km) didanai PNPM sebanyak Rp. Rp. 14.912.021.750, Jembatan (3 unit) : Rp. Rp. 552.723.000,-, Air bersih (61 unit)=Rp. 2.841.793.700,-; Listrik Desa(233unit) = Rp. 4.079.014.500,-; Gedung Kesehatan (4 unit) = Rp. 1.227.398.400,-; Simpan Pinjam Perempuan (224 kelompok)=Rp. 6.669.872.700,-; Gedung Sekolah (5 unit)=Rp. 838.452.300,-; Pasar Desa (5unit)=Rp. 1.212.987.600,-; Dermaga (2 unit)=Rp. 381.522.000,-; dan Bangunan Lainnya (4unit)=Rp. 5.234.214.000,-
Jika dianalisa, kegiatan masih terlalu banyak di pembangunan infrastruktur dan kurang di pelatihan ketrampilan guna meningkatkan sumber daya manusia (hanya 2,58%), untuk itu di tahun 1011 diharapkan Pelatihan Peningkatan kapasitas bisa diperbanyak kegiatan atau pendanaannya.
Sudarmanto, ST. M.Si selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Kutim menambahkan, ”Pembangunan Sarpras di kabupaten kutim menggunakan 50.904 HOK (Hari Orang Kerja) dimana 40.341 diperuntukkan bagi HOK Rumah Tangga Miskin. Sedangkan angkatan kerjanya memakai sebanyak 4.689 orang dengan rincian angkatan Kerja laki-laki 4.357 orang, Angkatan Kerja Perempuan 309 orang yang didalamnya merupakan angkatan kerja miskin sebanyak 3.720 orang (79%).
Untuk menunjangan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2011, PJO Kab Kutim Drs. Bambang Tri Isnanto mengatakan Bahwa telah dialokasikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp. 34.750.000.000,-dengan perincian sumber Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBN: 10.550.000.000, APBD: 24.200.000.000. Dan untuk dana Pendukung yang alokasinya dari APBD Kabupaten Kutai Timur Rp. 1.000.000.000/ 2,8 % dari total BLM atau kurang dari 5% dari total BLM yang seharusnya di sediakan Pemerintahan Kabupaten.
Berikut 3 hasil kegiatan dan pekerjaan sarana prasanan PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010. Foto-foto lainnya dapat dilihat di halaman Album Foto.
Dermaga apung kecamamatan karangan merupakan
salah satu pilihan jenis konstruksi yang cocok.
salah satu pilihan jenis konstruksi yang cocok.
Jalan Rabat Muara Bengkal
Monitoring dan Evaluasi
PNPM-Perdesaan bekerja di wilayah beresiko tinggi. Dalam memastikan penggunaan dana sesuai dengan semestinya, program menerapkan sistem pengawasan berlapis.
- Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat.Pemantauan paling efektif adalah pemantauan oleh penerima manfaat program, yakni masyarakat. Program mengajak masyarakat terlibat langsung, memilih sendiri badan (komite) pemantau untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan dan keuangan proyek di lokasinya. Anggota dari komite pemantau juga turut mencek harga, penawaran, pasokan barang, manfaat kegiatan bagi masyarakat, pembukuan dan status kemajuan kegiatan.Setiap Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di masing-masing desa berkewajiban melaporkan kemajuan kegiatan dan penggunaan dana program. TPK melaporkan minimal dua kali kepada masyarakat dalam forum musyawarah pertanggungjawaban. Program mewajibkan semua informasi terkait proyek harus diumumkan pada Papan Informasi di setiap desa.
- Pemantauan oleh Pemerintah.Dana program merupakan dana publik, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai prinsip dan prosedur yang berlaku, memastikan dana tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Semua jajaran pemerintah (DPRD, Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten, Bupati, Camat, PjOK) memiliki tanggung jawab sama untuk memantau pelaksanaan kegiatan program di wilayah masing-masing.
- Pemantauan oleh Konsultan.Pemantauan kegiatan program tentunya merupakan tanggung jawab bersama konsultan dan fasilitator di berbagai jenjang. Para konsultan dan fasilitator melakukan kunjungan rutin ke lokasi kegiatan untuk memberikan pendampingan teknis dan supervisi.
- Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Masalah.Masyarakat dapat secara langsung menyampaikan pertanyaan atau keluhan kepada fasilitator program, staff pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau langsung ke Pusat. PNPM-Perdesaan membentuk Unit Penanganan Pengaduan & Masalah di tingkat pusat dan regional untuk mencatat dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat.
- Pemantauan Independen oleh LSM/Jurnalis.PNPM-Perdesaan bekerjasama dengan beberapa LSM yang cakap di setiap provinsi untuk melakukan pemantauan rutin secara independen. Program juga terus mengupayakan mengundang jurnalis untuk memantau, memberitakan dan menyiarkan berita mengenai temuan-temuan mereka di lapangan
- Kajian Keuangan dan Audit.Sejumlah pihak secara rutin melakukan pemeriksaan dan audit program, yakni.
- BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), lembaga audit milik pemerintah. Setiap tahun BPKP mengaudit lima persen sampel kegiatan program.
- Unit Pelatihan dan Supervisi Keuangan. Program memiliki staf khusus untuk melakukan supervisi dan pelatihan keuangan/ on-the-job training bagi Unit Pengelola Keuangan (UPK), TPK dan kelompok pemanfaat pinjaman ekonomi.
- Misi Supervisi Bank Dunia. Bank Dunia bersama-sama Konsultan Manajemen Nasional PNPM-Perdesaan dan pemerintah melakukan misi supervisi per semester. Misi tersebut membantu identifikasi isu-isu manajemen dan mengevaluasi kemajuan program, mulai dari tingkat pusat hingga desa.
- Audit Silang oleh Pelaku PNPM-Perdesaan di Desa/ Kecamatan. Para pelaku program di lapangan juga kerap melakukan audit silang antardesa atau antarkecamatan. Baik antardesa dalam satu kecamatan maupun kecamatan lain, atau antarkecamatan di satu kabupaten atau kabupaten berbeda. Audit meliputi kemajuan dan kualitas kegiatan, pengelolaan keuangan dan pembukuan. Audit silang ini efektif dalam menjaga konsistensi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan secara partisipatif oleh masyarakat, serta menjadi media saling bertukar pengalaman antarpelaku program.
Persiapan Tukang
Tukang sedang mempersiapkan balok tongkat kaki Gedung Serbaguna dan PAUD Desa Kelinjau Ulu,bahan material yang dipasok supplier sudah hampir 50% masuk ke TPK tinggal menunggu pencairan dana dari UPK ke TPK,saat ini masih menggunakan dana pribadi Pengelola buat beli kebutuhan tukang sehari-hari seperti Paku,Biaya Konsumsi dan lain-lain.
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
|
Jumlah Kecamatan - Intervensi PNPM Kabupaten: KUTAI TIMUR
Program PNPM | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
PNPM Perdesaan | 5 | 7 | 15 | 18 | 18 |
Total Dana per Program Kabupaten: KUTAI TIMUR 2011
Program PNPM | BLM APBN | BLM APBD | Dana Masyarakat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usulan | Disetujui | Realisasi | Usulan | Disetujui | Realisasi | Usulan | Disetujui | Realisasi | |
PNPM Perdesaan | 479,817,896,411 | 59,345,845,870 | 59,345,845,870 | n.a | n.a | n.a | n.a | 4,619,133,879 | 4,619,133,879 |
Jumlah Kecamatan - Intervensi PNPM Provinsi: KALIMANTAN TIMUR
Program PNPM | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
PNPM Perdesaan | 43 | 56 | 97 | 110 | 110 |
Total Dana per Program Provinsi: KALIMANTAN TIMUR 2011
Program PNPM | BLM APBN | BLM APBD | Dana Masyarakat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usulan | Disetujui | Realisasi | Usulan | Disetujui | Realisasi | Usulan | Disetujui | Realisasi | |
PNPM Perdesaan | 2,689,626,631,258 | 349,974,670,077 | 349,974,670,077 | n.a | n.a | n.a | n.a | 20,646,345,881 | 20,646,345,881 |
Jumlah Kecamatan - Intervensi PNPM Nasional
Program PNPM | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
PNPM Perdesaan | 1,994 | 2,731 | 3,921 | 4,805 | 5,019 |
PNPM Perkotaan | 838 | 917 | 1,141 | 885 | 1,153 |
PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus | 186 | 156 | 186 | 186 | 0 |
PNPM Infrastruktur Perdesaan | 0 | 456 | 479 | 215 | 215 |
PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah | 0 | 108 | 237 | 237 | 237 |
TOTAL | 3,018 | 4,368 | 5,964 | 6,328 | 6,624 |
BLM APBD
Provinsi | APBD Disetujui (Rp) | Realisasi Dana APBD (Rp) |
---|---|---|
NAD | 2,186,884,005 | 1,567,828,505 |
SUMATERA UTARA | 17,436,477,600 | 16,589,942,100 |
SUMATERA BARAT | 12,462,240,000 | 12,514,040,000 |
RIAU | 11,982,380,000 | 11,462,130,000 |
JAMBI | 3,700,344,950 | 3,336,804,950 |
SUMATERA SELATAN | 10,324,978,250 | 9,571,670,750 |
BENGKULU | 11,157,616,900 | 11,003,199,900 |
LAMPUNG | 6,933,499,614 | 8,267,048,614 |
BANGKA-BELITUNG | 11,157,586,000 | 10,677,912,000 |
KEPULAUAN RIAU | 1,806,550,005 | 1,806,550,005 |
DKI JAKARTA | 0 | 0 |
JAWA BARAT | 96,336,474,050 | 97,608,134,750 |
JAWA TENGAH | 34,056,189,900 | 26,968,747,800 |
YOGYAKARTA | 3,665,000 | 0 |
JAWA TIMUR | 46,026,697,300 | 45,440,588,300 |
BANTEN | 8,020,545,000 | 7,941,795,000 |
BALI | 20,200,997,890 | 19,238,652,760 |
NUSA TENGGARA BARAT | 8,261,305,100 | 7,604,061,600 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 8,085,526 | 210,526 |
KALIMANTAN BARAT | 838,000,000 | 789,600,000 |
KALIMANTAN TENGAH | 0 | 0 |
KALIMANTAN SELATAN | 11,988,704,700 | 11,919,625,000 |
KALIMANTAN TIMUR | 11,241,092,400 | 10,699,892,400 |
SULAWESI UTARA | 1,159,084,605 | 1,184,734,605 |
SULAWESI TENGAH | 2,928,123,650 | 3,002,137,250 |
SULAWESI SELATAN | 8,105,882,902 | 7,795,882,902 |
SULAWESI TENGGARA | 2,823,625,200 | 2,676,193,000 |
GORONTALO | 130,000 | 130,000 |
SULAWESI BARAT | 1,073,562,500 | 1,073,562,500 |
MALUKU | 313,541,474 | 313,541,474 |
MALUKU UTARA | 462,284,273 | 374,037,091 |
PAPUA BARAT | 9,400,000 | 9,400,000 |
PAPUA | 3,500,000 | 3,500,000 |
Total: | 343,009,448,794 | 331,441,553,782 |
Alokasi BLM per Tahun (APBN & APBD) Nasional (Juta Rupiah)
Program PNPM | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
PNPM Perdesaan | 1,957,050 | 4,197,169 | 6,348,850 | 9,685,750 | 8,234,250 |
PNPM Perkotaan | 1,946,100 | 1,973,210 | 1,849,404 | 1,356,425 | 1,222,650 |
PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus | 119,750 | 283,900 | 119,750 | 11,375.5 | 0 |
PNPM Infrastruktur Perdesaan | 0 | 559,750 | 810,500 | 425,500 | 496,750 |
PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah | 0 | 205,500 | 355,500 | 355,500 | 355,500 |
TOTAL | 4,022,900 | 7,219,529 | 9,484,004 | 11,834,550.5 | 10,309,150 |
Langganan:
Postingan
(Atom)