Pilot Kesehatan
Pilot Air Bersih & Sanitasi
Program Uji Coba Peningkatan Kualitas Kegiatan Air Bersih dan Sanitasi dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang disebut juga Pilot Kesehatan – PPK, keberadaannya dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kegiatan pengadaan air bersih dan sanitasi di beberapa lokasi PPK, serta kebutuhan peningkatan kualitas kegiatan air bersih dan sanitasi.
Pilot ini direncanakan berlangsung selama tahun anggaran 2006, dengan pembiayaan melalui APBN untuk PPK yang bersumber dari PHLN (IBRD, IDA Credit, Netherlands Grant for Co-Financing the Second Kecamatan Development Project – Grant Number TF-051369).
Pilot ini dilaksanakan dengan kerjasama antara Depdagri dan Depkes, yang disahkan melalui Naskah Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – Depdagri dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL) - Depkes, pada tanggal 25 Juli 2005 di Jakarta.
Pihak Ditjen PMD - Depdagri bertanggung-jawab terhadap pembekalan awal (kebijakan dan tujuan umum program) dalam Sosialisasi, serta pembiayaan pelaksanaan pilot tersebut, sementara pihak Ditjen PP dan PL – Depkes bertanggung-jawab dalam persiapan dan pelaksanaan substansi, pelatihan, monitoring evaluasi dan penggunaan dana dalam kegiatan pelaksanaan pilot dimaksud.
Tujuan Pilot Kesehatan
Tujuan Umum
Mengintegrasikan pengelolaan kegiatan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat dalam mekanisme Program Pengembangan Kecamatan.
Tujuan Khusus
a. Meningkatkan kualitas air bersih.
b. Meningkatkan kualitas sarana air bersih dan sanitasi yang telah dibangun.
c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.
d. Menguatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana air bersih dan sanitasi.
e. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja dalam mendukung pengelolaan dan pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup kegiatan program uji coba peningkatan kualitas kegiatan air bersih dan sanitasi pada PPK meliputi peningkatan kualitas sarana air bersih dan sanitasi; penguatan kemampuan masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan; dan membangun kemitraan melalui jejaring kerja dengan lintas program dan sektor terkait.
Kegiatan-kegiatan tersebut dijabarkan dalam bentuk-bentuk pendanaan sebagai berikut:
1. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di kecamatan
Dana ini dipergunakan untuk perbaikan sarana air bersih dan sanitasi atau pengembangan kegiatan sarana air bersih dan sanitasi (bagi kecamatan yang selama ini telah memanfaatkan lebih dari 25% dana BLM PPK untuk pengadaan sarana air bersih dan sanitasi) termasuk uji kualitas air. Dana ini akan dikompetisikan di tingkat kecamatan sebagaimana mekanisme PPK yang selama ini dijalankan.
2. Dana Operasional Kegiatan (DOK)
DOK dipergunakan untuk kampanye sanitasi dan pelatihan-pelatihan bagi pelaku masyarakat. DOK ini dialokasikan pada setiap kecamatan lokasi program dan dikelola oleh masyarakat sebagaimana di atur dalam PPK.
3. Dana pendampingan
Dana ini dialokasikan untuk pelatihan atau orientasi bagi tim pendamping (petugas dan konsultan) mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan; termasuk kegiatan sosialisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi.
4. Program terpadu uji coba peningkatan kualitas kegiatan air bersih dan sanitasi.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensinergikan antar program di dalam mensupport kegiatan penyediaan dan peningkatan kualitas air bersih dan sanitasi bagi penduduk miskin. Kegiatan terpadu ini diharapkan mampu mencetuskan suatu pola pengelolaan terpadu program air bersih dan sanitasi pada kabupaten dan provinsi dengan pusat koordinasi oleh Pemerintah Daerah.
5. Material dan printing
Disediakan untuk mensupport berbagai kegiatan, seperti untuk pembuatan dan penggandaan buku panduan, modul pelatihan, paket-paket informasi penyediaan bahan referensi, laporan program, dan pengadaan water test kit serta reagen.
Lokasi Kegiatan Pilot Kesehatan
Pilot Kesehatan – PPK dilaksanakan di 3 Propinsi, 5 Kabupaten dengan 20 kecamatan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel Lokasi Pilot Kesehatan
Keterangan | Provinsi | ||
Bali | NTT | Kalbar | |
Jumlah Kabupaten | 2 | 2 | 1 |
Jumlah Kecamatan | 8 | 8 | 4 |
Jumlah Desa | 41 | 46 | 14 |
Alokasi Dana ( Juta Rp) | 2.100 | 2.800 | 400 |
Pilot Lingkungan
PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan
PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) atau dikenal juga dengan istilah Green KDPadalah suatu kegiatan yang berupaya agar aspek lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi bagian integral dari aktivitas pembagunan masyarakat di perdesaan. Hal ini dilakukan agar kegiatan penanggulangan kemiskinan menyentuh aspek lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, sehingga penggalian gagasan dan usulan kegiatan selama ini yang muncul dari masyarakat yang terkait dengan aspek pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.
Kegiatan ini akan mengutamakan perbaikan dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara lestari kedalam salah satu Program Nasional dalam Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi di Indonesia.
Tujuan Umum PNPM-LMP adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perdesaan melalui pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara lestari.
Tujuan PNPM-LMP
Tujuan khusus dari PNPM-LMP adalah:
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat perdesaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari,
b. Meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari,
c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam secara lestari,
d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan melalui kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan,
e. Meningkatkan tata pemerintahan lokal dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Prinsip Dasar PNPM-LMP
Sesuai dengan Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM-LMP mempunyai 10 prinsip dasar yang selalu menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan.
Satu prinsip dasar tambahan dalam PNPM-LMP adalah prinsip ke-11, yaitu: Berpihak Kepada Lingkungan. Pengertian prinsip berpihak kepada lingkungan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan selalu ramah lingkungan dan untuk berbuat lebih baik terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang telah ada secara adil dan berkelanjutan.
Lokasi Kegiatan
Lokasi sasaran PNPM-LMP adalah seluruh desa dan kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang masih aktif. Sebagai langkah awal di tahun 2008, PNPM-LMP diadakan di 29 kecamatan yang berada di 10 kabupaten di empat provinsi yang ada di Sulawesi.
Adapun dasar pertimbangannya adalah mengacu pada kriteria lokasi PNPM LMP, yaitu:
a. Banyak permasalahan lingkungan hidup dan pelestarian alam yang dianggap perlu untuk segera ditangani
b. Banyaknya usulan pembiayaan kegiatan lintas kecamatan pada pelaksanaan PNPM-PPK tahun sebelumnya yang berhubungan dengan kegiatan lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam
c. Lokasi PNPM-PPK yang telah menunjukkan performa yang baik dalam pelaksanaan Kegiatan PNPM-PPK sebelumnya
d. Bukan kategori kecamatan PNPM-PPK yang bermasalah
e. Memiliki permasalahan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam yang cukup besar (lokasi dekat dengan DAS, hutan lindung, pesisir, mangrove, taman nasional, dsb)
f. Mewakili dataran tinggi, dataran rendah atau daerah pesisir.
Pada tahun 2009, lokasi PNPM-LMP akan ditambah dan dilaksanakan di sejumlah wilayah lain di Indonesia yang memiliki criteria lokasi yang ditetapkan.
Pendanaan PNPM-LMP
Kegiatan PNPM-LMP didanai dengan dana hibah dari CIDA (Canadian International Development Agency) sesuai dengan Grant Agreement antara Bank Dunia dengan Pemerintah Indonesia Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia tertanggal 2 Maret 2007; Nomor TF 056890.
Alokasi Dana Kegiatan PNPM-LMP
Alokasi dana untuk kegiatan pilot PNPM-LMP ditetapkan sebagai berikut :
1.BLM pada kecamatan untuk membiayai kegiatan desa yang berorientasi lingkungan dan sumber daya alam sebesar Rp. 500.000.000,
2.BLM pada kabupaten untuk membiayai kegiatan berorientasi lingkungan hidup dan pelestarian alam lintas kecamatan sebesar Rp. 500.000.000,
3.Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencaan dan pelatihan
4.Dana hibah untuk kegiatan bantuan teknis / technical assistant,
Mekanisme Penyaluran Dana BLM
Penyaluran dana BLM PNPM-LMP melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK. Mekanisme penyaluran dana BLM mengikuti ketentuan yang berlaku pada PNPM Mandiri Perdesaan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan RI.
Dana Operasional UPK dan Pelaksana di Desa
Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK/Desa dan UPK bertumpu pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari PNPM-LMP. Dana operasional UPK sebesar maksimal 2% (dua persen) dari BLM PNPM-LMP yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana Operasional TPK/Desa maksimal 3% (tiga persen) dari dana PNPM-LMP yang dialokasikan melalui Surat Penetapan Camat untuk desa yang bersangkutan.
Prinsip PNPM
Prinsip PPK
PPK menekankan beberapa prinsip sebagai berikut ini :
Transparansi. Setiap kegiatan program, pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan, harus dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.
Keberpihakan pada Orang Miskin. Setiap kegiatan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dari kelompok kurang mampu.
Partisipasi/Pelibatan Masyarakat.Setiap kegiatan harus melibatkan masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu dan kaum perempuan. Partisipasi harus menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan. pelaksanaan, pelestarian, juga mengelolaan dan pengawasan/evaluasi. PPK memiliki mekanisme khusus untuk menampung aspirasi kaum perempuan, yakni Musyawarah Khusus Perempuan (MKP).
Kompetisi Sehat untuk Dana. Harus ada kompetisi sehat antardesa untuk menentukan alokasi penggunaan dana PPK.
Desentralisasi. PPK memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat keputusan mengenai jenis kegiatan, berdasarkan prioritas kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat banyak. Masyarakat diberi kewenangan untuk mengelolanya secara mandiri dan partisipatif.
Akuntabilitas.Masyarakat harus memiliki akses memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
Keberlanjutan.Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
Prinsip PNPM-Perdesaan
Prinsip PNPM-Perdesaan terdiri dari Prinsip-Prinsip PPK ditambah dengan beberapa prinsip lain yang merupakan penekanan terhadap prinsip-prinsip yang telah ada dan dilakukan sebelumnya dalam PPK atau PNPM-PPK, yakni:
Bertumpu pada Pembangunan Manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
Otonomi.Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
Desentralisasi.Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
Berorientasi pada Masyarakat Miskin.Semua kegiatan yang dilaksanakan, harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat.Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.
Kesetaraan dan Keadilan Gender.Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
Demokratis.Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
Transparansi dan Akuntabel.Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif.
Prioritas.Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
Kolaborasi.Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
Keberlanjutan.Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
DIPA TAHUN ANGGARAN 2011 MENKO KESRA No. B. 210/MENKO/KESRA/2010 TANGGAL 5 NOPEMBER 2011
3734 22 KALIMANTAN TIMUR 10 110 170,800,000,000 136,640,000,000 34,160,000,000
3735 1 BERAU 1 12 14,300,000,000 11,440,000,000 2,860,000,000
3736 1 BATU PUTIH 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3737 2 BIATAN 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3738 3 BIDUK‐BIDUK 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3739 4 GUNUNG TABUR 1 600,000,000 480,000,000 120,000,0003740 5 KELAY 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3741 6 MARATUA 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3742 7 PULAU DERAWAN 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3743 8 SAMBALIUNG 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3744 9 SEGAH 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3745 10 TABALAR (TUBAAN) 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3746 11 TALISAYAN 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3747 12 TELUK BAYUR 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3748 2 BULUNGAN 1 9 15,450,000,000 12,360,000,000 3,090,000,000
3749 1 PESO 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3750 2 PESO ILIR 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3751 3 SEKATAK 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3752 4 TANJUNG PALAS 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3753 5 TANJUNG PALAS BARAT 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3754 6 TANJUNG PALAS TENGAH 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3755 7 TANJUNG PALAS TIMUR 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3756 8 TANJUNG PALAS UTARA 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3757 9 TANJUNG SELOR 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3758 3 KUTAI BARAT 1 21 26,900,000,000 21,520,000,000 5,380,000,000
3759 1 BARONG TONGKOK 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3760 2 BENTIAN BESAR 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3761 3 BONGAN 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3762 4 DAMAI 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3763 5 JEMPANG 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3764 6 LAHAM 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3765 7 LINGGANG BIGUNG 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3766 8 LONG APARI 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3767 9 LONG BAGUN 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3768 10 LONG HUBUNG 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3769 11 LONG IRAM 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3770 12 LONG PAHANGAI 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3771 13 MANOR BULATAN 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3772 14 MELAK 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3773 15 MUARA LAWA 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3774 16 MUARA PAHU 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3775 17 NYUATAN 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3776 18 PENYINGGAHAN 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3777 19 SEKOLAQ DARAT 1 750,000,000 600,000,000 150,000,000
3778 20 SILUQ NGURAI 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,0003779 21 TERING 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3780 4 KUTAI KARTANEGARA 1 16 15,300,000,000 12,240,000,000 3,060,000,000
3781 1 ANGGANA 1 1,500,000,000 1,200,000,000 300,000,000
3782 2 KEMBANG JANGGUT 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3783 3 KENOHAN 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3784 4 KOTA BANGUN 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3785 5 LOA KULU 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3786 6 MARANG KAYU 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3787 7 MUARA BADAK 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3788 8 MUARA JAWA 1 1,500,000,000 1,200,000,000 300,000,000
3789 9 MUARA KAMAN 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3790 10 MUARA MUNTAI 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3791 11 MUARA WIS 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3792 12 SAMBOJA 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3793 13 SANGA SANGA 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3794 14 SEBULU 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3795 15 TABANG 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3796 16 TENGGARONG SEBERANG 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3797 5 KUTAI TIMUR 1 18 30,250,000,000 24,200,000,000 6,050,000,000
3798 1 BATU AMPAR 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3799 2 BENGALON 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3800 3 BUSANG 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3801 4 KALIORANG 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3802 5 KARANGAN 1 750,000,000 600,000,000 150,000,000
3803 6 KAUBUN 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3804 7 KOMBENG 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3805 8 LONG MESANGAT 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3806 9 MUARA ANCALONG 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3807 10 MUARA BENGKAL 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3808 11 MUARA WAHAU 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3809 12 RANTAU PULUNG 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3810 13 SANDARAN 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3811 14 SANGATA SELATAN 1 2,000,000,000 1,600,000,000 400,000,000
3812 15 SANGATA UTARA 1 1,500,000,000 1,200,000,000 300,000,000
3813 16 SANGKULIRANG 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3814 17 TELEN 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3815 18 TELUK PANDAN 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3816 6 MALINAU 1 11 21,250,000,000 17,000,000,000 4,250,000,000
3817 1 BAHAU ULU 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,0003818 2 KAYAN HILIR 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3819 3 KAYAN HULU 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3820 4 KAYAN SELATAN 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3821 5 MALINAU BARAT 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3822 6 MALINAU SELATAN 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3823 7 MALINAU UTARA 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3824 8 MENTARANG 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3825 9 MENTARNAG HULU 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3826 10 PUJUNGAN 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3827 11 SUNGAI BOH 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3828 7 NUNUKAN 1 7 18,500,000,000 14,800,000,000 3,700,000,000
3829 1 KRAYAN 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3830 2 KRAYAN SELATAN 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
3831 3 LUMBIS 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3832 4 SEBATIK 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3833 5 SEBATIK BARAT 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3834 6 SEBUKU 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3835 7 SEMBAKUNG 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3836 8 PASER 1 9 16,050,000,000 12,840,000,000 3,210,000,000
3837 1 BATU ENGAU 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3838 2 BATU SOPANG 1 1,250,000,000 1,000,000,000 250,000,000
3839 3 KUARO 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3840 4 LONG IKIS 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3841 5 LONG KALI 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3842 6 MUARA KONAM 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3843 7 MUARA SAMU 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3844 8 PASIR BALENGKONG 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3845 9 TANJUNG HARAPAN / TANJUNG ARU 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3846 9 PANAJAM PASER UTARA 1 4 9,600,000,000 7,680,000,000 1,920,000,000
3847 1 BABULU 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3848 2 PENAJAM 1 600,000,000 480,000,000 120,000,000
3849 3 SEPAKU 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3850 4 WARU 1 3,000,000,000 2,400,000,000 600,000,000
3851 10 TANA TIDUNG 1 3 3,200,000,000 2,560,000,000 640,000,000
3852 1 SESAYAP 1 450,000,000 360,000,000 90,000,000
3853 2 SESAYAP HILIR 1 1,000,000,000 800,000,000 200,000,000
3854 3 TANA LIA 1 1,750,000,000 1,400,000,000 350,000,000
Langganan:
Postingan
(Atom)